undang undang tentang perangkat desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. undang undang tentang perangkat desa

go. BORNEONEWS, Muara Teweh – Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Barito Utara, Suparmi A Aspian mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan kepala desa, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun gaji kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa tahun 2021 belum ada informasi perubahan ketentuan gaji. TATANG TARYANA . d. DERA CITAMALA. NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat a. Salah satu diantaranya adalah Perubahan Peraturan-Peraturan Teknis yang mengatur Desa sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan. 6. 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang. Agar setiap orang mengetahuinya. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL. h. atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Mengingat : 1. Menurut dia, revisi tersebut mencakup perubahan masa jabatan kepala desa, anggaran. BPD berhak megawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kumpulan Peraturan tentang Desa [Update 2021] Sengaja saya mengumpulkan peraturan tentang desa ini, bukan hanya untuk dipelajari oleh Pemerintah Desa saja, melainkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajarinya. Kepala Desa adalah pejabat. Undang Undang Desa pdf ( disini)Profil Perangkat Desa; Tupoksi Pemerintah Desa; RPJM Desa; Monografi dan Kependudukan; Peta Desa;. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor. Assalamualaikum. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana. 708 kali: arah kebijakan dana desa tahun 2023: 03 februari 2022 | 602 kali:Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan,. Jakarta - . Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. #1. Aturan gaji kepala desa ada dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Republik. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. (3) Perangkat Desa terdiri atas : a. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pada Rabu (15/2/2023). 2021/No. Raya Wonogiri, Godean, Sendang, Kec. Demikian penjelasan tentang Syarat Menjadi Perangkat Desa. Sanksi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang. Baca selengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut. 1979. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);. f. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dear,. Sehingga guna mendukung penguatan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-Mengenai pertanyaan Anda tentang apakah Pelaksana Tugas Kepala Desa dapat mengangkat perangkat desa, perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya, tidak ada yang disebut Pelaksana Tugas Kepala Desa, yang ada adalah Penjabat Kepala Desa. Tepatnya, Rabu 18 desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Desa disahkan menjadi UU Desa. Dalam ke­ten­tuan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang pe­m­e­rintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang un­tuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat se­tem­pat, berdasarkan asal usul dan. Kalau dahulu perangkat desa terutama kepala urusan disingkat kaur diatur maksimal berjumlah dari 5. com - Naskah revisi Undang-Undang (UU) Desa telah resmi disahkan sebagai rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR RI. UU Desa No. 245. CO. 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 3. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. melanggar larangan sebagai. com - Pembahasan Revisi Undang-Undang UU Nomor 6. dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan l. Pada tahun 2013 jumlah Alokasi Dana Desa dari kabupaten hanya sekitar Rp. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 3 9. DAN PERANGKAT DESA LAINNYA, PEMBERIAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER DAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 43 Tathun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang. H. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu; b. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. Tidak di Kantor. Pembahasan Rencana Revisi Undang-undang Desa (UUDesa) tahun 2014 sangat dinantikan oleh banyak pihak, terutama para Perangkat Desa diseluruh Indonesia, dengan diadakannya Revisi Undang-undang Desa diharapkan dapat melahirkan banyak pasal-pasal yang lebih berpihak pada nasib Perangkat Desa dan tentunya juga untuk. Gaji tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa). Tahun 20 17 tentang Perangkat Desa; 9. Selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tah Kumpulan UU Desa. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; (2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. Namun gaji kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa tahun 2021 belum ada informasi perubahan ketentuan gaji. Namun dalam Permendagri 67/2017 pada Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa: Pasal 7 ayat 3 huruf (a) sampai dengan (c) [a]. Jakarta – Gaji Kepala Desa terbaru September 2021 lengkap dengan skema dan penggajian perangkat desa lainnya beserta tunjangan. Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbag Kapan Undang-Undang Desa Diberlakukan? Undang-Undang Desa diberlakukan pada tahun 2014, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sign in Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); MEMUTUSKA N: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG -UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa T. 844. Nomor. 2019 tentang Perubahan Kedua PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan focus perubahan mengenai penyetaraan penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan. Kedudukan Perangkat Desa. Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil. Dalam Undang-Undang Desa yang baru (UU No. tan dan pemberhentian perangkat desa. 1 (2016): 47–56. 12. ∼ Cepi Nurjamil, Garut, Jawa Barat. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu; b. Lingkungan hidup: Desa memiliki kewenangan untuk mengelola lingkungan hidup di desa, seperti pengelolaan sampah dan pengelolaan sumber daya alam. Berlakunya UU itu dinilai menjadi omnibus law yang mengebiri sejumlah UU. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan. "Pada saat UU ini berlaku: 1) Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai undang-undang. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Bagian Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43. Info Desa – Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. Bersyukur setelah Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani undang undang desa pada tanggal 15 Januari 2014 nasib perangkat desa kini jauh berubah dan pembangunan lebih baik. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Perangkat Desa;d. Saat ini diwajibkan kepada Setiap petugas perangkat Desa melaksanakan tes untuk menjadi. Perangkat desa ialah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, bagian dan padukuhan. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa. uuo 32 th 2004. Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang Desa, Perangkat Desa Abstract This study aims to identify and assess the level of preparedness of the village associated with the implementation of Law No. Demikian bunyi UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: 19 juni 2022 | 51. Kewilayahan b. 03/10/2022. c. Cetak Dibaca: 11118541. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. HENDRA KARTIKA. 1. 20. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Perbedaan isi Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 adalah. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa “Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel. BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Perubahan terhadap pasal 56 tentang masa keanggotaan badan permusyawaratan desa menjadi 9 tahun dan bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Liputan6. a. bahwa untuk menguatkan strategi pembinaan dan. Pada pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa dilarang : Merugikan kepentingan umum; Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,. CO, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Demokrat Herman Khoiran mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di tahun 2023. Partisipasi c. UU 6 2014 TENTANG DESA. Demikian pembahasan kali ini mengenai Tata √Cara Rotasi Mutasi Perangkat Desa Melalui PERDES (Peraturan Desa), semoga bermanfaat dan. Pasal 26 : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa. dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. UU 6 2014 TENTANG DESA. Adanya regulasi mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Aturan itu dibahas saat Baleg DPR menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) lanjutan untuk merevisi UU No. 31. Sejak saat itu, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa. Bentuk. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangBerdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Semua itu ada aturannya, dari regulasi UU turun PP, dan Permen, sampai Perbup, sudah mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa. e. E. Sebelum menuju ke pokok pembahasannya, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu garis besar tupoksi ini. 19. Penyelnggaraan, pembinaan, dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat desa. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 102/PUU. Terima kasih! Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092. Padahal, bila mereka (masyarakat desa) mau mengulik jauh lebih mendalam, apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perangkat Desa baik dari segi administrasi, ujian tertulis dan wawancara. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa T. Pembantu Umum . Sedangkan untuk Badan. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu perundang-undangan yang mengatur tentang desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU. JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . 21. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang. Dalam. Nomor. JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . 83 Tahun 2015. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan. menyalahgunakan. Peraturan Perundang-undangan. DESA MANDONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Aziz Nandana Sumarno, Suranto Fakultas Hukum Universitas Sebelas. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan optimisme serta harapan akan terwujudnya desa yang madiri serta sejahtera dalam berkehidupan. 3. ditambah jika perangkat-perangkat desa merupakan orang-orang yang loyal kepala desa maka kemungkinan besar akan muncul. Terkait apa. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2020. 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Ditetapkan tanggal: 31 Desember 2015: Diundangkan tanggal: 5 Januari 2016: Berlaku tanggal: 5 Januari. Bukan Soal Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU Desa. Tahun 2014 yaitu : a. A. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Piagam Jakarta ditandatangani pada. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. dalam hal rekomendasi camat berisi. UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Assalamualaikum. mengatur secara khusus mengenai perangkat Desa yang diberhentikan dalam masa jabatan terkait domisili sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Desa Apitaik kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur. METADATA PERATURAN. Dalam Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tertuang bila Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan. bahwa Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan. 1. Perbesar. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun. Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Draf Revisi UU Desa, Masa Jabat Kades Maksimal 21 Tahun. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 31.